Situasi politik selama berkuasanya Pemerintahan Jokowi-JK nampaknya belum menunjukkan titik sejuk dan damai bahkan akhir-akhir ini cenderung terus memanas. Terpaan isu tak pernah berhenti selama 3 tahun ini. Mulai dari isu berbau SARA, isu Rohingya, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) hingga terakhir pernyataan yang dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pembelian 5.000 (lima ribu) pucuk senjata oleh institusi non militer, serta rencana penyerbuan ke Institusi tersebut.
#GatotNurmantyo saat mengeluarkan pernyataan itu masih menjabat aktif sebagai Panglima TNI. Masih menjadi bagian penting didalam Pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai "anak buah" Presiden Jokowi (Lihat UU No. 34/2004 ttg TNI Pasal 3), Panglima TNI tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang bisa merobek keutuhan dan persatuan antara institusi angkatan bersenjata seperti TNI dengan Polri maupun BIN, serta bisa membuat perpecahan didalam tubuh TNI sendiri dan atau mempolitisasi TNI bahkan dapat menghambat proses pembangunan yang tengah gencar dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil presiden Jusuf Kalla.
Kita semua tau apa yang tengah dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK dalam 3 tahun terakhir ini. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah tengah gencarnya dikerjakan (jalan tol dan rel kereta dari Sumatera hingga Papua), tengah gencar menerangi wilayah di Indonesia Timur, menyamakan harga BBM dan semen untuk wilayah Indonesia Timur), tengah gencar memodernisasi bandara, membangun fasilitas Tol Laut, tengah gencar memberi hak kepemilikan tanah milik rakyat melalui sertifikasi hak milik (SHM) dan baru saja mengembalikan hak kepemilikan hasil tambang Freeport kepada rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dibawah Presiden/Wakil Presiden Jokowi-JK adalah semata-mata komitmen Jokowi-Jk untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Nah dalam kontek itu, sebagai bagian dari Pemerintahan sepatutnya dengan bijak Panglima TNI Gatot Nurmantyo banyak membantu Presiden dan Wakil Presiden dengan menciptakan situasi politik yang sejuk dan damai agar keadilan dan kesejahteraan itu terwujud atau barang kali setidak-tidaknya bisa menjawab pertanyaan Panglima TNI di Rapimnas Partai Golkar tempo hari menjadi "semua kini milik kita". Sebaliknya jika Gatot Nurmantyo memang sudah begitu inginnya berpolitik dan mengejar kekuasaan politik maka sebaiknya dengan kesatria Gatot Nurmantyo segera mengajukan pengunduran diri sebagai Panglima TNI demi kepentingan kesatuan dan persatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang kita cintai ini.
Terimakasih.
Jika Ingin Berpolitik Sepatutnya Dengan Ksatria Gatot Nurmantyo Mundur Sebagai Panglima TNI
Entah apa yang ada dalam pikiran Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelum melontarkan pernyataan tentang pembelian 5.000 pucuk senjata serta keinginan untuk menyerbu. Sebagai Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata TNI sangatlah tidak etis dan tidak bijak seorang Gatot Nurmantyo menyampaikan hal itu ke publik. Publik pun bereaksi dan kegaduhan baru pun bermunculan. Bagi kelompok politik yang selama ini berdiri sebagai oposisi, pernyataan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) itu seperti mendapat amunisi baru setelah amunisi yang sebelumnya seperti isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), isu anti-islam, isu Rohingya selalu gagal ditembakkan. Pernyataan itu langsung digoreng habis oleh kelompok oposisi untuk menyerang dan menyudutkan Pemerintahan Jokowi-JK. Kelompok oposisi ini bergerak tanpa pernah berpikir untuk bertanya soal kebenaran pernyataan Panglima TNI itu.#GatotNurmantyo saat mengeluarkan pernyataan itu masih menjabat aktif sebagai Panglima TNI. Masih menjadi bagian penting didalam Pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai "anak buah" Presiden Jokowi (Lihat UU No. 34/2004 ttg TNI Pasal 3), Panglima TNI tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang bisa merobek keutuhan dan persatuan antara institusi angkatan bersenjata seperti TNI dengan Polri maupun BIN, serta bisa membuat perpecahan didalam tubuh TNI sendiri dan atau mempolitisasi TNI bahkan dapat menghambat proses pembangunan yang tengah gencar dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil presiden Jusuf Kalla.
Kita semua tau apa yang tengah dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK dalam 3 tahun terakhir ini. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah tengah gencarnya dikerjakan (jalan tol dan rel kereta dari Sumatera hingga Papua), tengah gencar menerangi wilayah di Indonesia Timur, menyamakan harga BBM dan semen untuk wilayah Indonesia Timur), tengah gencar memodernisasi bandara, membangun fasilitas Tol Laut, tengah gencar memberi hak kepemilikan tanah milik rakyat melalui sertifikasi hak milik (SHM) dan baru saja mengembalikan hak kepemilikan hasil tambang Freeport kepada rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dibawah Presiden/Wakil Presiden Jokowi-JK adalah semata-mata komitmen Jokowi-Jk untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Nah dalam kontek itu, sebagai bagian dari Pemerintahan sepatutnya dengan bijak Panglima TNI Gatot Nurmantyo banyak membantu Presiden dan Wakil Presiden dengan menciptakan situasi politik yang sejuk dan damai agar keadilan dan kesejahteraan itu terwujud atau barang kali setidak-tidaknya bisa menjawab pertanyaan Panglima TNI di Rapimnas Partai Golkar tempo hari menjadi "semua kini milik kita". Sebaliknya jika Gatot Nurmantyo memang sudah begitu inginnya berpolitik dan mengejar kekuasaan politik maka sebaiknya dengan kesatria Gatot Nurmantyo segera mengajukan pengunduran diri sebagai Panglima TNI demi kepentingan kesatuan dan persatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang kita cintai ini.
Terimakasih.
DEDY MAWARDI
Ketua Bidang Hukum
DPN Seknas Jokowi
Ketua Bidang Hukum
DPN Seknas Jokowi
Tags:
Sosial