728x90 AdSpace

Latest News

Pakar SEO Indonesia

Fokus Sektor Infrastruktur Keputusan Tepat Pemerintah


Jakarta, 2/10 (Seotama) - Salah satu janji Presiden Joko Widodo adalah fokus kepada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, dan meski awalnya disangsikan sejumlah kalangan, hal tersebut kini terbukti merupakan langkah yang tepat.

Fokus kepada infrastruktur merupakan hal yang tepat, antara lain karena dengan mengembangkan berbagai sarana dan prasarana di beragam daerah, hal tersebut dinilai tidak hanya menguntungkan sejumlah pihak, tetapi seluruh masyarakat tidak peduli apapun latar belakangnya.

Ambil contoh pembangunan jalan raya, yang tentu saja tidak hanya digunakan untuk kelompok mampu, kalangan akar rumput juga pasti dapat menggunakannya.

Belum lagi bila dipahami bahwa fokus pembangunan pemerintah adalah untuk kepentingan publik, tidak terbatas seperti kalau dibangun pihak lain.

Karena itu, tidak mengherankan bila berbagai orang, seperti CEO dan komisaris perusahaan pengembang Crown Group Iwan Sunito, menyatakan kebijakan di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.

Hal itu merupakan kebijakan tepat yang dilakukan oleh Pemerintah yang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Jakarta, kata Iwan Sunito dalam rilis di Jakarta, Senin (25/9).

Menurut dia, meski di Ibu Kota pembangunan infrastruktur yang didorong pemerintah lebih untuk menjawab permasalahan transportasi, berdampak pada percepatan pertumbuhan hunian.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari banyaknya hunian vertikal yang tumbuh di sepanjang jalur MRT dan LRT yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2019.

Hunian vertikal semacam ini melahirkan tren baru dalam pembangunan hunian. Para pengembang berlomba-lomba membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi massal dan hal ini tentu saja akan mendorong percepatan pertumbuhan sektor properti di Indonesia, katanya.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan PBB, diperkirakan 66 persen populasi global bakal bertempat tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2050.

Melihat aktifnya pemerintah membangun infrastruktur, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan menaikkan plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap BUMN menjadi Rp.100 miliar dalam rangka memperbesar peran swasta dalam membangun infrastruktur.

"Gapensi mengusulkan agar plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar dinaikkan dari Rp.50 miliar menjadi Rp.10 miliar," kata Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin (18/9).

Menurut Andi Rukman Karumpa, cara tersebut dinilai ampuh untuk mendorong peran swasta di daerah guna menggarap proyek infrastruktur, utamanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga berpendapat bahwa hiruk-pikuk yang dilontarkan sejumlah pihak terkait minimnya peran swasta ada benarnya sehingga plafon Rp.100 miliar sangat tepat mendorong swasta dalam menggarap infrastruktur.

Andi juga menilai bahwa plafon proyek Rp.100 miliar ini, tidak saja mampu melindungi kontraktor lokal, namun juga mempertegas segmentasi pasar konstruksi.

Dia memaparkan, segmentasi pasar konstruksi telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015.

Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi, yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah di bawah Rp2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp.2,5 hingga Rp.50 miliar, menengah-2 sebesar Rp.50 miliar hingga Rp.100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek di atas Rp.100 miliar.

Ia mengingatkan bahwa sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki efek berganda terhadap sektor lain.

Bahkan, lanjutnya, pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah Republik Rakyat China, Jepang dan India.

Solusi Esensial Sementara itu, Managing Director Tarsus Indonesia Didit Siswodwiatmoko menyatakan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan solusi yang esensial dalam meningkatkan daya saing.

Selain itu, Didit berpendapat bahwa infrastruktur merupakan kunci utama Indonesia untuk meraih kemajuan dalam perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan Tarsus Indonesia merupakan perusahaan yang bakal menggelar Indonesia Infrastructure Week (IIW) di Jakarta Convention Center, 8-10 November 2017.

Didit memaparkan, IIW digelar dengan berkolaborasi bersama pemerintah yang diwakili kementerian, perusahaan BUMN, serta berbagai perusahaan swasta.

Ajang tersebut, lanjutnya, adalah sebagai sarana untuk menghasilkan peluang bisnis bagi banyak pihak di sektor infrastruktur sekaligus mendukung secara langsung visi penting pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejumlah pihak swasta juga telah bersinergi dengan pemda, contohnya dalam membenahi dan mempercepat pekerjaan perbaikan infrastruktur di ibukota seperti jalan dan trotoar yang berlubang, yang dilakukan oleh Pasukan Kuning di bawah naungan Dinas Bina Marga Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan keahlian tim Pasukan Kuning dalam pekerjaannya, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan produsen semen PT Holcim Indonesia dalam lokakarya di Jakarta, 26-27 September 2017, bagi sekitar 40 orang yang tergabung dalam Pasukan Kuning.

Infrastructure and Construction Material Director Holcim Indonesia Marcelo Castro menyatakan, pihaknya sangat memahami kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan bagaimana cara penanggulangannya.

Pelatihan itu, ujar Marcelo Castro, merupakan bentuk kepedulian Holcim agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal dalam membantu Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk melayani masyarakat.

Pelatihan yang diberikan Holcim mencakup peningkatan pengetahuan dan kompetensi Pasukan Kuning mengenai bahan bangunan khususnya aplikasi semen dan beton di tingkat dasar. Selesai mengikuti pelatihan ini, Holcim juga memberikan sertifikasi kepada peserta sebagai bukti bahwa mereka adalah tenaga terlatih dan terampil.

Sebagaimana diketahui, Pasukan Kuning dibentuk pada tahun 2014 sebagai kelompok yang terdiri atas Pekerja Harian Lepas untuk merapikan atau memperbaiki jalan dan trotoar di jalan-jalan protokol maupun jalan perkampungan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai aplikasi dasar bahan bangunan yang baik dan benar serta mengoptimalkan pekerjaan dan sumber daya yang digunakan.

Kepala Dina Bina Marga Pemprov DKI Jakarta Yusmada Faizal memaparkan, Pasukan Kuning dibentuk agar pekerjaan perbaikan fasilitas publik dapat diselesaikan lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan, baik itu pengendara kendaraan maupun pejalan kaki.

Sejak tahun 2014 silam, Holcim telah menjalin kerja sama dengan Dinas Bina Marga dalam berbagai pembenahan sarana infrastruktur yang ada di Jakarta seperti jalur Bus Transjakarta, jalur protokol, dan jalur pedestrian atau pejalan kaki.

Terkait dengan pembiayaan, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong sekuritisasi aset dalam pembiayaan infrastruktur karena lebih berdampak jangka panjang.

Dengan melepas aset ke pasar modal, investor akan mendapatkan dana untuk berinvestasi kembali, kata Kepala BKPM Thomas Lembong dalam Asia-Europe Meeting Transport Minister Meeting (ASEM TMM) di Denpasar, Rabu (27/9).

Thomas menjelaskan potensi sekuritisasi dalam 5 tahun ke depan bisa Rp.50 triliun hingga Rp.100 triliun yang bisa dituangkan ke pasar modal. Proyek-proyek yang berpotensi ditawarkan kepada investor, yaitu proyek tol, pembangkit listrik, dan hotel.

Menurut dia, cara mengumpulkan dana dengan cara seperti itu perlu dibiasakan sebagai alternatif pendanaan infrastruktur. Dengan sekuritisasi aset, katanya lagi, kegiatan investasi akan lebih berkelanjutan dan bisa memetik hasil yang lebih besar.

Dengan demikian, maka diharapkan sinergi yang dijalin pemerintah dengan berbagai pihak lainnya juga dapat kembali memuluskan tekad pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur guna mengatasi ketimpangan nasional. (S/An)
Fokus Sektor Infrastruktur Keputusan Tepat Pemerintah
  • Title : Fokus Sektor Infrastruktur Keputusan Tepat Pemerintah
  • Posted by :
  • Date : 9:50 AM
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Fokus Sektor Infrastruktur Keputusan Tepat Pemerintah Rating: 5 Reviewed By: Optimizer
Top